Oleh: Subarman Salim*
“Indonesia hari ini adalah orang sakit di Asia Tenggara,” tukas Muhidin M. Dahlan mengutip kata-kata Pramoedya Ananta Toer dalam sebuah siniar Mojok yang dipandu oleh Puthut EA.
“Sakit beneran atau sakit sementara?” Puthut menanggapi.
“Bagaimana enggak sakit. Satu negara membunuh orang melebihi jumlah korban perang Vietnam! Ini bukan perang, dan orang yang dibunuh tidak punya sarana dan prasarana perang!”
Cuplikan dialog tersebut menjadi interupsi di tengah gempita perayaan #SeabadPram. Pram tidak semata-mata mewariskan bacaan sastra epik yang mengilhami dunia. Ia juga adalah pemikir yang tidak ingin penindasan dan ketidakadilan dibiarkan dan didiamkan. Baginya, pembantaian sepanjang tahun 1965-1966 telah menjadi bagian penting dari konstruksi sejarah bangsa ini. Selama peristiwa kelam itu tidak diselesaikan, tidak digelar peradilan, maka bangsa ini akan terus menerus menderita sakit kronis itu. Sakit jiwa.
Hemat saya, dari personifikasi orang sakit, kita akan memperoleh petunjuk penting untuk melihat kembali perjalanan sejarah bangsa ini dengan lebih kritis. Pram mengajak kita perlu membaca dan menulis ulang perjalanan sejarah bangsa ini. Bukan demi menutupi kekosongan, atau menghadirkan keadilan, akan tetapi lebih jauh, sejarah perlu ditulis dengan pendekatan yang berbeda, pendekatan yang berpihak kepada rakyat. Pram sudah memulai itu, meski harus diakui, langkah Pram tidak populer, kalau tidak disebut langka.
Langkah Pram yang saya maksud adalah menulis sejarah dengan media roman; sesuatu yang membuat Pram lebih dikenali kemudian sebagai seorang sastrawan, alih-alih sejarawan. Pram lebih dikenal dalam sejarah sastra Indonesia, dan telah menjadi penanda penting bagi karya sastra yang lahir di periode awal abad ke-20. Namun, Pram bukan hanya sastrawan sebagaimana dikenal umum. Pram adalah juga pelaku sekaligus sejarawan progresif yang menghadirkan perspektif dekolonisasi, sebuah perspektif kritis dalam merekonstruksi sejarah bangsa Indonesia. Dalam aktivitas akademiknya sebagai dosen di Fakultas Universitas Res Publica, ia pernah menerbitkan bahan kuliah “Sejarah Indonesia Modern; Babak Perintis” pada 1964.
Melalui bahan kuliah itu, Pram terbukti sangat telaten dalam penelitian sejarah. Ia bergelut dengan dokumen-dokumen, arsip, surat-surat kelembagaan, yang sekaligus dipadukan dengan membaca dan terjun dalam realitas kehidupan. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945 Pram bergabung dengan Resimen VI Divisi Siliwangi. Dunia tentara membawa Pram memahami lebih banyak dinamika militer dan politik pergerakan, serta tujuan lain hendak menguatkan fisik.
Menyelami arsip dan bergelut dengan realitas menjadi modal Pram menulis sejarah yang dihadirkan dalam bentuk fiksi, jenis tulisan yang disebut banyak orang “tidak ilmiah”. Cara Pram ini mengingatkan kita dengan Multatuli penulis novel Max Havelaar pada pertengahan abad ke-19. Novel karya mantan pejabat Hindia Belanda itu berhasil membuka mata bukan hanya pemerintah Belanda, tapi juga memaksa dunia menyudahi kolonialisme purba.
Melalui tulisannya, gambaran kehidupan zaman Hindia Belanda terlihat lebih beragam, berwarna, dan tentu saja lebih hidup. Tulisan Pram masuk ke dalam lapisan kehidupan yang lebih kompleks, lebih merakyat, sebuah sisi yang tidak banyak tercatat dalam lembaran sejarah. Tentang petani-petani yang tidak berdaya, yang diperdaya, yang dirampas tanahnya. Tentang petani yang menolak sawah-kebunnya dikonversi menjadi lahan tebu. Tentang pejabat-pejabat bawahan yang bertugas menyenangkan atasan. Tentang ‘wajah-wajah pribumi’ yang berwatak kolonial. Tentang perlawanan terhadap kolonialisme yang harus dimulai dengan kesadaran berbangsa, kesadaran sebagai manusia. Semua bisa dipetik dalam roman Anak Semua Bangsa.
Anak Semua Bangsa merupakan bagian kedua Tetralogi Buru yang menuntun pembaca menelusuri pergulatan pemikiran Minke, seorang penulis berbakat yang baru saja kehilangan Annelies, istrinya. Cerita yang berlapis-lapis, antara pencarian jati diri dan pertarungan gagasan disodorkan ketika kesadaran Minke terketuk akan pentingnya keberpihakan dalam menulis. Minke menemukan potongan-potongan fakta yang berkelindan di balik dinding kolonialisme. Saat menyelami dan lalu menulis Trunodongso, petani desa yang menolak menjual sawahnya, Minke menyibak praktik keji perampasan lahan petani. Lebih dalam lagi, ia menyadari satu hal yang lebih besar: sejarah bangsa ini harus segera ditulis, dengan sudut pandang sendiri, dengan bahasa sendiri, demi mengimbangi sejarah versi kolonial.
Sejarah yang Tidak Eksklusif
Suatu sore di bulan Ramadan, 6 Maret 2025, saya memandu diskusi daring bertajuk “Membaca Sumber Penelitian dalam Perspektif Dekolonisasi” yang digelar PKBM Sulolipu Bone bersama HMPS Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Makassar dan Komunitas Tallo Bersejarah. Forum diskusi tersebut menghadirkan Andi Achdian, pengajar FISIP Universitas Nasional, dan Sabara Nuruddin dari Pusat Riset Agama dan Kepercayaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai pembicara. Dari forum diskusi, terungkap kegelisahan yang menguat perihal eksklusivitas sejarah dan sulitnya penulisan sejarah keluar dari bayang-bayang kolonialisme. Aspek paling mencolok adalah dominasi penafsiran dan metodologi penulisan yang stagnan dan jumud. Karya sejarah terkurung stigma klasifikasi sumber primer dan sekunder, membuat peluang lahirnya sejarah lokal menipis. Padahal, tradisi lisan, ritual, sistem kepercayaan dan mitos, walau dianggap berseberangan dengan logika, merupakan basis pengetahuan lokal yang tidak kalah pentingnya dalam penulisan sejarah lokal.
Itulah sebabnya, bangunan pengetahuan lokal sangat sulit mendapatkan tempat di ruang-ruang akademik, karena selama ini, kerangka epistemik kita dibentuk dari luar. Bagaimana mungkin hanya dengan membaca tulisan luar itu, kita memahami budaya sendiri? Dengan label tidak ilmiah, pengetahuan lokal perlahan menguap dan tidak mendapatkan perhatian pelajar-pelajar kita. Bukankah dengan demikian, sesungguhnya kita terbelenggu secara pemikiran?
Kolonialisme tidak pernah muncul dalam satu wajah dan tidak mutlak berwajah “bule”. Di era kiwari, kolonialisme yang lebih berbahaya adalah dominasi pemikiran, pengavelingan pengetahuan, dan penyingkiran budaya dan pengetahuan lokal. Di sinilah pentingnya ketegasan sikap dan keberpihakan yang sering dikampanyekan Pram. Seorang penulis menurutnya harus menentukan sikap untuk berpihak bukan hanya karena perasaan senasib, bukan pula karena lahir di tanah yang sama, melainkan keberpihakan adalah bagian lain yang tidak kalah penting dari perjuangan bangsa terjajah menentang kolonial.
Dalam salah satu artikel blog miliknya, Hilmar Farid menunjukkan ketegasan dan keberpihakan Pram dalam perkara epistemologis sejarah. Pram menolak klaim “eksklusif” (historical establishment) penulisan sejarah yang menetapkan standar-kaidah ilmiah: obyektif dan bersih dari politik. Ia ingin lebih bebas, lebih tegas, lebih tajam. Pram menulis penuh gairah sehingga dia bisa lebih nyaring menyuarakan keberpihakannya menentang kolonialisme.
Dekolonisasi Sejarah: Metode Progresif
Linda Tuhiwai Smith (2005) mengutip pertanyaan kritis Edward Said: “Siapa yang menulis sejarah? Untuk apa tulisan itu dibuat dan bagaimana keadaan ketika menulis?” Artinya, sejarah tidak bisa hanya dibaca sebagai teks. Pembaca sejarah harus kritis membaca konteks dalam membangun interpretasi dan menemukan makna hingga memahami kepentingan-kepentingan politik yang turut membentuk sejarah tersebut. Dengan demikian, wacana “menulis kembali” sejarah bukan sekadar kepentingan “meluruskan yang bengkok” atau demi “menyangkal yang mapan”. Menulis kembali sejarah diperlukan karena selama ini sumber-sumber sejarah lebih didominasi teks-teks, surat-surat, laporan, koran, dan dokumen lainnya hingga membentuk wajah sejarah bangsa-negara ini. Padahal, sejarah yang hanya merujuk dokumen adalah sejarah penguasa, sedangkan ada banyak fakta tersembunyi yang tidak tertulis dan tidak memiliki tempat di dalam dokumen. Artinya, kita tidak boleh hanya dipelajari melalui teks-teks. Ragam tradisi, ritual, mitos, dongeng, dan tradisi tutur merupakan manifestasi pengetahuan tradisional yang tidak sepantasnya diabaikan karena stigma “tidak ilmiah”.
Sebagai sebuah bangsa, kita telah kehilangan banyak rekaman kehidupan dari kelompok-kelompok kecil, dari kaum-kaum pinggiran yang tidak memiliki dokumen dan tidak tercantum dalam narasi besar. Di sinilah letak problematisnya: kelompok masyarakat yang tidak memiliki tradisi menulis, dianggap tidak “memiliki” sejarah, kehilangan akses terhadap ruang, bahkan terhadap tanah air mereka sendiri. Sebuah bangsa tanpa sejarah niscaya akan kehilangan cara bagaimana mereka menjalani kehidupan. Marginalisasi dan diskriminasi terhadap penganut dan penghayat kepercayaan yang masih terjadi merupakan bukti dampak penghilangan sejarah lokal terhadap kehidupan kita sebagai sebuah bangsa.
Historiografi yang Lebih Cair
Tahun ini kita memperingati seabad kelahiran Pram. Peringatan itu menggambarkan perjalanan panjang pemikiran, sekaligus membuka kesempatan bangsa ini menyegarkan kembali ingatan-ingatan sejarahnya sebagaimana Pram menyaksikan kejanggalan pemerintah yang kebijakan-kebijakannya menyengsarakan rakyat. Kesaksian dan persentuhan dengan manusia-manusia pribumi, pergulatannya dengan gerakan revolusi dan perspektifnya melihat kolonialisme telah mendorongnya pada perenungan menghasilkan karya bagi bangsanya, bagi dunia. Dedikasi dan daya kritis itu dituliskannya dalam roman yang menginspirasi dunia hingga hari ini.
Dengan semangat yang sama, kita membaca karya Pram dan menemukan entitas yang tidak ditemukan dalam dokumen-dokumen resmi. Dengan menuliskannya menjadi roman, Pram telah memberikan kontribusi penting bagi kehadiran alternatif sumber sejarah. Sejarah menjadi lebih menyentuh akar rumput, lebih utuh, kompleks, dan mendalam, yang tidak hanya harus diisi peristiwa besar dan daftar nama-nama pahlawan. Pram menghadirkan bacaan yang berbeda dari tulisan sejarah umum terutama yang sumbernya didominasi laporan-laporan resmi yang ditulis orang-orang besar dan berisi nama-nama besar.
Urgensi lahirnya sejarah alternatif atau sejarah lokal tidak pernah menjadi lebih genting daripada momentum ini. Lebih jauh, kehadiran bacaan sastra (termasuk sastra-sejarah) penting dimasukkan dalam kurikulum nasional. Menggagas historiografi dengan pendekatan sastra, memungkinkan semangat baru bagi penulisan ulang sejarah bangsa. Sejarah yang lebih cair, dan dapat memberikan pelajaran berharga mengenai kolonialisme yang hadir dalam banyak wajah dan tidak pernah benar-benar mati oleh revolusi. Menjadi tugas kita menjaga vitalitas itu, dengan menggugah kesadaran bahwa kita semua adalah “Anak Semua Bangsa” yang punya kesempatan hidup berdampingan sebagai sesama manusia.
*) Guru Sejarah SMK Negeri 2 Watampone, Bone, Sulawesi Selatan